You are currently viewing KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM MERDEKA (1)
Kurikulum Merdeka, Apa itu Kurikulum Merdeka, Kurikulum Merdeka Adalah, Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka, P5 Kurikulum Merdeka

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM MERDEKA (1)

Pabrik Sampul Raport.com – KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM MERDEKA (1)

Apa itu Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum yang disusun untuk pemulihan pembelajaran. Berdasarkan kajian akademik yang diterbitkan oleh Kemendikbud, selama pelaksanaan Kurikulum 2013 atau K13 indikator hasil belajar peserta didik dari berbagai jenjang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Artinya, kualitas hasil belajar siswa masih rendah, hal ini salah satunya karena tidak adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Hal ini diperburuk dengan adanya pandemi, yang memaksa kelas dilakukan secara daring, semakin terlihat jelas perbedaan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Ada wilayah yang sudah dijangkau internet dengan keterampilan digital guru dan siswa sudah baik, ada wilayah yang sudah memadai akses internetnya namun keterampilan digital guru dan siswanya kurang memadai, ada juga wilayah yang belum mendapat akses internet. Dampak terbesar yang ditimbulkan dari pandemi kemarin adalah learning loss atau ketertinggalan pembelajaran dan learning gap atau kesenjangan pembelajaran.

Sebenarnya learning loss ini tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, karena hampir semua sekolah di seluruh dunia ditutup selama pandemi. Masing-masing negara membuat kebijakan yang untuk mengejar ketertinggalan dari dampak ini.

Selama pandemi, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan salah satunya adalaha adanya kurikulum darurat untuk menyederhanakan kurikulum nasional. Harapannya agar learning loss tidak semakin besar. Inti pokok dari pelaksanaan kurikulum darurat adalah guru dan siswa dapat menjalankan kompetensi dasar yang esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kurikulum darurat tersebut merupakan penyederhanaan kurikulum 2013 yang dikembangkan pemerintah. Di samping kurikulum darurat yang dikembangkan pemerintah ini, ada dua pilihan lain yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan untuk dilaksanakan secara pandemi, yakni pengimplementasian K13 secara penuh dan juga penyederhanaan kurikulum 2013 yang dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan.

Dari hasil evaluasi, kurikulum darurat yang sudah dijalankan selama satu tahun mampu mengurangi learning-loss baik secara literasi dan numerasi secara signifikan.

Dari adanya permasalahan dan solusi terhadap pembelajaran yang dilakukan pemerintah selama pandemi tersebut, pemerintah dan kemendikbud memandang bahwa diperlukan pengembangan kurikulum secara komprehensif, mencari alternatif kurikulum yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dengan beragam karakteristik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperoleh hasil belajar yang optimal.

Evaluasi K13

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahuan 2019, ditemukan beberapa kelemahan dari pengimplementasian Kurikulum 2013. K13 dianggap terlalu kompleks sehingga banyak ditemukan kekurangan di sana sini. Beberapa poin hasil evaluasi yang menjadi kelemahan pengimplementasian Kurikulum 2013 antara lain:

  1. Beban Pelajaran yang Ditanggung peserta didik terlalu berat. Ditemukan hasil evaluasi bahwa ada kekeliruan pemahaman guru. Pada K13 yang menggunakan pendekatan mastery learning, yang dimaksud di sini adalah ketuntasan pemahaman siswa. Sedangkan interpretasi guru, yang dimaksud mastery learning adalah menuntaskan seluruh materi pembelajaran, tanpa mempedulikan pemahaman siswa.
  2. Siswa dan orang tua mengeluhkan beratnya beban pelajaran. Sebagai contoh, siswa SD harus memahami tiga pelajaran sekaligus (IPS, IPA, matematika) untuk satu ujian tematik.
  3. Pada peserta didik PAUD, mampu membaca dan menulis menjadi syarat kelulusan, padahal standar kompetensi lulusan untuk PAUD/TK tidak mengharuskan demikian. Namun jika tidak dapat mencapai syarat tersebut, siswa akan kesulitan saat masuk SD, karena materi SD kelas 1 sudah cukup berat dalam hal bacaan.
  4. Banyaknya buku pelajaran yang harus dibawa oleh siswa setiap hari.
  5. Pada jenjang pendidikan menengah, khususnya SMK/MAK beban pelajaran dari 46 JP berubah menjadi 50 JP dalam seminggu. Sehingga tujuan pembelajaran SMK tidak dapat difokuskan untuk mengasah keterampilan agar siap masuk ke dunia industri, malah habis waktu untuk memenuhi kurikulum.
  6. Guru tidak berhasil dalam membuat RPP dan Silabus yang menarik karena bagian RPP yang terlalu kompleks. Akibatnya, bukan focus pada pembelajaran, namun waktu dan tenaga guru akan terkuras untuk membuat RPP saja.
  7. K13 tidak memberikan keleluasaan sekolah untuk mengadapasi keberagaman dan tujuan dan hasil akhir pembelajaran dengan adanya paket silabus yang harus diadopsi sekolah. Padahal seharusnya kurikulum dapat memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan siswa di lingkungan tempat siswa belajar.
  8. K13 tidak memberikan fleksibiltas kepada guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengajar. Perubahan yang terlalu jauh, dan administrasi yang lebih kompleks, membuat guru enggan dalam menerapkan pendekatan dan metodologi, serta cara evaluasi pembelajaran yang ditentukan. Paket silabus membuat guru juga tidak fleksibel dalam memilih pendekatan pembelajaran kreatif, bermakna, dan kontekstual yang sesuai dengan peserta didik mereka.

Dari berbagai masalah selama pengimplementasian K13 yang dialami oleh mayoritas peserta didik, pendidik, satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, maka perlu adanya kurikulum yang baru, yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk diimplementasikan, baik bagi satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik.

Perancangan Kurikulum Merdeka

 Paparan evaluasi K13 tersebut, menjadi alasan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek untuk melaksanakan kurikulum baru, dalam hal ini Kurikulum Merdeka. Kurikulum yang memberi keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum operasional  yang sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing sekolah.

Kurikulum Merdeka diharapkan mampu menjawab tantangan, bahwa kurikulum yang tidak mampu memenuhi tuntutan zaman adalah penyebab dari gagalnya pendidikan. Sehingga kurikulum harus selalu dievaluasi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan tuntutan pasar.

Pada pelaksanaannya, diperlukan kurikulum yang: (1) sederhana, mudah didipahami dan diimplementasikan, (2) focus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik, (3) fleksibel, (4) selaras, (5) bergotong royong, (6) memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.

A. Prinsip Perancangan Kurikulum Merdeka

­Prinsip perancangan kurikulum harus ditetapkan agar dapat menjadi pegangan dalam perancangan kurikulum. Fungsi prinsip perancangan kurikulum ini adalah untuk mengambil keputusan: (1) desain kurikulum yang akan dipilih, dan (2) proses kerja atau metode perancangan kurikulum.

Prinsip kurikulum dikembangkan berdasarkan visi pendidikan di Indonesia, teori dan hasil penelitian, serta berbagai kajian literature dan diskusi bersama pakar kurikulum.

Rujukan Rancangan Kurikulum

OEDC dalam bukunya Curriculum (Re)Desgin (2020) menyebutkan terdapat 4 prinsip perancangan kurikulum yang efektif, akuntabel, dan mendorong sistem yang sistematis. Prinsip dari OEDC inilah yang digunakan pemerintah dan Kemendikbudristek untuk menyusun rancangan Kurikulum Merdeka. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

  1. Terkait dengan perancangan kurikulum atau standar capaian dalam setiap disiplin ilmu, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yakni: focus, keajegan, dan koherensi.
  2. Dalam merancang kurikulum yang berlaku untuk seluruh disiplin ilmu, prinsip yang perlu dipenuhi adalah kemampuan untuk transfer kompetensi, interdisipliner, dan pilihan.
  3. Dalam merancang kebijakan kurikulum di level yang lebih makro prinsip yang harus dipegang adalah: keaslian (otentisitas), fleksibilitas, dan keselarasan.
  4. Terkait dengan proses kerja perancangan kurikulum prinsip yang perlu dipegang adalah pelibatan (engagement), keberdayaan dan kemerdekaan siswa, serta keberdayaan dan kebebasan guru.

Filosofi Merdeka Belajar

Ada 2 hal yang menjadi landasan atau filosofi pengembangan perancangan kurikulum Merdeka, yakni:

  1. Permendikbud No.22 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Merdeka belajar mendorong perubahan paradigm termasuk terkait kurikulum, dan pembelajaran. Perubahan paradigma yang dituju adalah menguatkan kemerdekaan guru sebagai kendali dalam proses pembelajaran, melepaskan control standar yang terlalu mengikat dan menuntut proses pembelajaran homogen, dan menguatkan hak dan kemampuan peserta didik untuk menentukan proses pembelajarannya melalui penetapan tujuan belajar, merefleksikan kemampuannya, dan mengambil langkah secara proaftif dan bertanggung jawab untuk kesuksesan dirinya.
  2. Permendikbud No.22 Tahun 2020 pasal 55, yang menyebutkan bahwa kurikulum yang terbentuk oleh kebijakan merdeka belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan luna, dan akomodatif terhadap kebutuhan dunia.
  3. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan belajar. Menurutnya, kemerdekaan sebagai tujuan belajar dapat dicapai melalui pengembangan budi pekerti. Tujuan tersebut memadukan kemampuan kognitif, kecerdasan social-emosional , kemauan untuk belajar, bersikap, dan mengalmbil tindakan untuk melakukan perubahan.

Dengan berlandaskan ketiga hal tersebut, maka 6 prinsip perancangan kurikulum merdeka adalah: (1) sederhana, mudah didipahami dan diimplementasikan, (2) focus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik, (3) fleksibel, (4) selaras, (5) bergotong royong, dan (6) memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.

Prinsip 1: Sederhana, Mudah Dipahami, dan Diimplementasikan

Prinsip kurikulum yang sederhana artinya lebih lebih sederhana bagi pendidik dengan adanya perubahan yang tidak terlalu jauh berbeda dari sebelumnya. Bila perubahannya terlalu besar maka dapat disederhanakan dengan cara memberikan dukungan implementasi yang bertahap. Dengan demikian pendidik secara bertahap beradaptasi dengan perubahan tersebut dan tidak menyulitkan pendidik.

Melanjutkan Kebijakan dan Praktik Baik yang telah Diatur Sebelumnya

Perubahan dalam kurikulum bukan saja menjadi pembeda semata, namun karena ada hal-hal yang memang seharusnya diubah agar lebih baik. Pun demikian dengan kurikulum Merdeka, yang melanjutkan dan mengadopsi hal-hal baik yang ada dari kurikulum sebelumnya, seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum KBK, serta memberikan perubahan aspek yang perlu ditambahkan, diimbangi dengan menyederhanakan hal-hal yang terlalu kompleks dan menyulitkan dari kurikulum sebelumnya.

Dengan kata lain, Kurikulum merdeka tidak mengubah tujuan pendidikan, namun memperkuat strategi dalam mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, dengan mengintegrasikan model pembelajaran melalui projek ke dalam struktur kurikulum. Metode ini menempatkan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi umum dan pengembangan karakter sebagai bagian dari proses pembelajaran yang wajib diikuti oleh peserta didik.

Hal lain yang melanjutkan dan dikuatkan strateginya dalam Kurikulum Merdeka yakni pada jenjang PAUD, khususnya kebijakan penguatan literasi dasar di PAUD dan SD kelas awal. Kebijakan ini dikuatkan dengan kegiatan bermain dan belajar berbasis buku bacaan anak.

Dalam artikel  Towards a theory of curriculum implementation with particular reference to science education in developing countries. International Journal of Science Education (Rogan, 2003), yang merupakan hasil kajian dari pelaksanaan kurikulum di beberapa negara berkembang Asia dan Afrika, dijelaskan bahwa inovasi baru sebaiknya tidak terlalu jauh dari kebijakan saat ini, sehingga membantu memudahkan proses pengimplementasian dari pendidik dan perancang kurikulum dalam mengidentifikasi dan menawarkan ide baru selama perancangan kurikulum itu sendiri.

Rancangan yang Logis dan Jelas

Rancangan kurikulum harus bisa dan mudah dipahami oleh semua pihak, terutama guru sebagai pelaksana nantinya. Kejelasan, kompleksitas, dan kepraktisan dari suatu inovasi pembelajaran menjadi penentu keberhasilan perubahan pendidikan. Jangan sampai karena guru tidak memahami dan merasa kesulitas untuk melaksanakannya. Sehingga, konteks dan situasi dimana kurikulum akan dilaksanaka menjadi informasi penting bagi perancang kurikulum.

Beragam Dukungan dan Bantuan untuk Mengimplementasikan Kurikulum

Kurikulum operasional yang pernah diberlakukan pada Kurikulum 2006 aau KTSP dan dihapus pada Kurikulum 2013 diaktifkan kembali pada Kurikulum Merdeka. Hal ini karena Indonesia yang luas dan beragam situasi dan kondisinya tidak sesuai jika kurikulum operasionalnya seragam.

Agar satuan dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum operasional, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, dan memberikan contoh-contoh produk kurikulum operasional dan memberikan ruang kepada seluruh satuan pendidikan untuk saling berbagi contoh kurikulum yang mereka kembangkan, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya.

Prinsip perancangan kurikulum yang sederhana bukan berarti harus seminimal mungkin. Jika memang perlu adanya perubahan yang besar setelah hasil kajian didapatkan, yang perlu didesain adalah strategi pemerintah untuk memberikan dukungan bagi satuan pendidikan dan pendidik agar mereka dapat mengimplementasikannya dengan lebih mudah dan efektif.

Prinsip 2: Fokus pada Kompetensi dan Karakter Semua Peserta Didik

Kurikulum Merdeka berfokus untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Bukan hanya menuntaskan materi yang padat tanpa menghiraukan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep pelajaran. Lebih dari itu, adalah memusatkan pada materi pelajaran yang lebih sedikit namun pembelajaran lebih mendalam dan berkualitas.

Mengurangi Materi atau Konten Kurikulum

Kurikulum yang padat bukan lebih baik tapi malah semakin memperburuk rendahnya kompetensi dan kesejahteraan peserta didik. Padatnya kurikulum ini biasanya disebabkan, bertambahnya isu dalam bidang teknologi, social kemasyarakatan, serta hal lainnya serta merta dimasukkan dalam materi pelajaran dengan harapan peserta didik lebih siap menghadapi isu-isu tersebut di masa depan. Hasilnya, bukan lebih kompeten, tapi peserta didik kesulitan untuk menangkap dan memahami.

Dengan mempelajari masalah kepadatan kurikulum tersebut, kurikulum yang baru dirancang dengan tetap berfokus pada kompetensi dan karakter tanpa menambah beban materi pelajaran dan waktu belajar peserta didik, dalam hal ini diatur dengan penyesuaian struktur kurikulum.

Struktur Kurikulum Merdeka dibagi menjadi 2 komponen utarma, yakni pembelajaran instrakurikuler mata pelajaran dan pembelajaran melalui projek untuk mencapai kompetensi umum profil pelajar Pancasila.

Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik

 Menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran artinya mengajarkan konsep dan keterampilan sesuai kemampuan mereka saat itu. Dengan rancangan kurikulum seperti itu, kurikulum dapat mendorong pembelajaran yang membangun kemampuan setiap peserta didik untuk memiliki kendali dalam pembelajarannya, bukan sekedar penerima informasi.

Semua Peserta Didik Perlu Mencapai Kompetensi Umum

Kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan secara tergesa-gesar menyebabkan guru akan memperhatikan kemampuan  sedikit peserta didiknya, terutama yang berprestasi. Sedangkan anak yang mengalami kesulitan dalam memahami akan semakin tertinggal. Hal ini jugalah yang semakin memperbesar learning gap.

Dari penelitian dan kajian yang dilakukan selama pelaksanaan kurikulum darurat, dimana pada saat pelaksanaan kurikulum darurat kompetensi inti dan kompetensi dasar pada K13 dikurangi, menunjukkan bahwa hal tersebut dapat memitigasi learning loss, terutama pada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status social ekonomi rendah.

Dengan adanya pengurangan konten, setiap peserta didik dari status social ekonomi mana pun memiliki kesempatan yang sama dan lebih besar lagi untuk mencapai standar kompetensi minimum yang sehingga dicapai. Dengan demikian kurikulum yang berkeadilan untuk seluruh pesert didik dapat dicapai.

Penguatan Literasi dan Numerasi

Literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Numerasi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Karena pentingnya kedua kemampuan ini, maka keduanya dapat dipelajari dalam berbagai mata pelajaran. Keduanya hendaknya dimiliki peserta didik sejak pendidikan anak usia dini.

Prinsip 3: Fleksibel

Sesuai dengan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada Pasal 37 disebutkan bahwa Kemenristek hanya menetapkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum, dan satuan pendidikan diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum.

Kurikulum yang fleksibel akan membuat pendidik lebih leluasa untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi pendidikan, serta budaya dan kearifan local. Dengan demikian, pembelajaran relevan dengan lingkungan, isu yang berkembang, dan kebutuhan peserta didik.

Kurikulum yang fleksibel bertujuan agar kurikulum lebih relevan dan siap merespon dinamika lingkungan dan beragam perubahan serta memberikan ruang untuk pembelajaran dengan konteks local dan kebutuhan siswa.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, pada Kurikulum Merdeka petunjuk teknis diganti dengan panduan dan contoh produk berkaitan dengan pembelajaran yang lebih focus pada prinsip implementasi saja sebagai bentuk dukungan dari pemerintah agar satuan pendidikan lebih leluasa mengembangkan kurikulum.

Fleksibilitas ini juga tampak pada implementasi kurikulum Merdeka yang bertahap. Satuan pendidikan dapat memilih sesuai kesiapan dan kapasitas mereka untuk mengimplementasikan kurikulum Mereka. Dan dukungan pemerintah terkait tahapan implementasi pun juga berbeda.

Prinsip 4: Selaras

Dalam Curriculum (Re)Design (OECD, 2020) terdapat tiga hal penting terkait prinsip keselarasan kurikulum, yaitu: (1) keselarasan antara kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen, (2) keselarasan antara kurikulum dan sistem tata kelola dan kompetensi guru, dan (3) keselarasan antara kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran individu sejak usia duni hingga perguruan tinggi.

Sejala dengan prinsip tersebut, dalam perumusan rancangan dan perubahan kurikulum perlu memperhatikan implikasi terhadap kebijaka pendidikan lainnya. Seperti misalnya, adanya perubahan struktur kurikulum di SMA/MA membutuhkan keselarasan dengan peraturan beban kerja guru.

Keselarasan lain dalam perancangan kurikulum adalah perbandingan antara capaian pembelajaran dengan kerangka asesmen literasi dan numerasi. Karena literasi sebagai basis dalam pembelajaran di semua mata pelajaran. Pada Kurikulum Merdeka, kemampuan literasi yang diharapkan tercapai selama dan setelah proses pembelajaran adalah peserta didik mampu mengidentifikasi masalah, memahami, menginterpretasi, berkreasi, dan mengkomunikasikan kembali informasi yang sudah diterima.

Prinsip 5: Bergotong Royong

Dalam Curriculum (Re)Design (OECD, 2020) dijelaskan bahwa untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak maka perancangan kurikulum tidak hanya berbasis ilmiah, tapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk peserta didik dan pendidik.

Prinsip gotong royong ini bukan hanya perancangan kurikulumnya saja, namun hingga penyusunan perangkat ajarnya. Ada keterlibatan berbagai institusi disana, seperti Kementrian Agama, Universitas, berbagai satuan pendidikan, dan lembaga pendidikan lainnya. Peran institusi ini dimulai sejak penelitia, kajian dan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yakni K13. Selanjutnya, mereka bekerja dalam merancang dan merumuskan berbagai perubahan yang akan diimplementasikan dalam Kurikulum Merdeka, mulai dari kerangka kurikulum, struktur kurikulum, capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka, dan pengembangan perangkat ajar.

Orang tua, peserta didik, dan masyarakat umum juga dilibatkan dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Keterlibatan ketiga komponen masyarakat ini juga diharapkan ada dalam pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila yang menjadi bagian dari struktur kurikulum.

Prinsip 6: Memperhatikan Hasil Kajian dan Umpan Balik

Keajegan dan kesahihan keputusan dari berbagai aspek menjadi salah satu elemen penting dalam perancangan kurikulum. Ini berarti kurikulum harus didesain berdasarkan data yang sahih sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.

Data hasil kajian bukan hanya sebagai dasar referensi dalam perancangan, namun juga saat pengimplementasian kurikulum nantinya. Sebelum diberlakukan secara luas, kurikulum diujicobakan secara terbatas. Ujicoba ini sudah dilakukan sejak tahun ajaran 2021/2022 melalui program sekolah penggerak (PSP) dan SMK Pusat Unggulan (SMK PK).

Pengawasan dan evaluasi kurikulum pada kedua program ini dibagi menjadi 2, yakni evaluasi dokumen kurikulum dan evaluasi implementasi kurikulum. Evaluasi dokumen kurikulum berfokus pada produk kurikulum, sedangkan evaluasi implementasi kurikulum berfokus pada bagaimana kurikulum diterapkan di satuan pendidikan.

Evaluasi dokumen kurikulum dilaksanakan oleh berbagai unsur seperti guru dan kepala sekolah PSP dan SMK PK bersama pakar-pakar yang berkompeten dan berfungsi untuk memperoleh umpan balik terkait keterbacaan, kebermanfaatan, dan keterpakaian dokumen kurikulum.

Hasil evaluasi nantinya digunakan untuk pertimbangan revisi dokumen kurikulum, seperti capaian pembelajaran, buku teks, buku ajar, contoh alur tujuan pembelajaran, panduan kurikulum, dan lainnya. Hal ini penting dilakukan demi meningkatkan kualitas Kurikulum Merdeka

Sementara evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan dengan wawancara terstruktur dan rutin dengan mengambil sampel acak dari guru dan kepala sekolah peserta PSP. Dari evaluasi ini diperoleh informasi tentang implementasi ujicoba kurikulum terbatas dari berbagai PSP dan SMK PK, termasuk didalamnya potensi masalah yang dapat muncul selama implementasi yang dapat menimbulkan dampak yang lebih besar.

Hasil dari evaluasi implementasi kurikulum nantinya dijadikan bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan terkait Kurikulum Merdeka.

Umpak balik yang diperoleh dari kedua evaluasi kurikulum ini diantaranya

  1. adanya kebingungan yang dialami satuan pendidikan adalah tentang kurikulum operasional, terkait analisis karakteristik satuan pendidikan dan cara memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk dijadikan dasr penyusunan organisasi pembelajaran.
  2. Kebingungan tentang pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian peserta didik. Satuan pendidikan telah melakukan asesmen diagnostic namun kebingungan bagaimana memanfaatkan hasil asesmen tersebut dalam pembelajaran yang terdiferensiasi.
  3. Sebagian besar pendidik menganggap bahwa projek penguatan profil pelajar Pancasila terkait dengan mata pelajaran.

Semua temuan dan umpan balik dari pendidik dan satuan pendidikan dijadikan masukan penting untuk meningkatkan kualitas panduan perancangan kurikulum operasional sekolah dan juga dokumen kurikulum lainnya terkait dengan penjelasan tentang posisi penguatan profil pelajar Pancasila dalam struktur kurikulum dan bagaimana penilaian hasil belajar dilakukan.

Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum ini dilaksanakan secara berkelanjutan.

Leave a Reply